Undang-Undang Desa adalah seperangkat aturan mengenai
penyelenggaran pemerintah desa dengan pertimbangan telah berkembang dalam
berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat,
maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat
dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil,
makmur, dan sejahtera. Undang-Undang ini
juga mengatur materi mengenai Asas Pengaturan, Kedudukan dan Jenis Desa,
Penataan Desa, Kewenangan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Hak dan
Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa, Peraturan Desa, Keuangan Desa dan Aset
Desa, Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Badan Usaha Milik
Desa, Kerja Sama Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, serta
Pembinaan dan Pengawasan.[2] Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur dengan
ketentuan khusus yang hanya berlaku untuk Desa Adat sebagaimana diatur dalam
Bab XIII.
Berikut Peraturan yang berkaitan dengan Impelementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa :
6. Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa7. Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa
8. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
9. Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa
17. Permendagri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa
1 comments:
Click here for commentsBetfair Casino - Mapyro
Betfair Casino, 과천 출장마사지 the first of the 계룡 출장샵 online sports betting, is now available in the 남원 출장샵 UK. Betfair 태백 출장마사지 Casino is part of the 하남 출장샵 Gambling Industries Industries
ConversionConversion EmoticonEmoticon